Garis Merah Bansos Garut: Warga Mampu Nikmati Bantuan, Lansia Sebatang Kara Malah Luput Data

GOSIPGARUT.ID — Alokasi anggaran bantuan sosial senilai Rp35 miliar dalam APBD Kabupaten Garut 2026 terancam menguap tanpa dampak nyata. Ketidakakuratan data kemiskinan memicu praktik manipulasi status ekonomi oleh warga mampu, sementara kelompok paling rentan justru terabaikan dari jaminan perlindungan sosial pemerintah daerah.

​Kondisi ini memicu desakan evaluasi total terhadap mekanisme verifikasi dan validasi penerima manfaat. Pembenahan tak lagi cukup di atas kertas, melainkan membutuhkan penelusuran faktual untuk menghentikan kebocoran uang pajak rakyat.

​Pendataan kemiskinan di tingkat bawah disinyalir sarat celah. Masih maraknya warga berkecukupan yang mengaku miskin demi mengakses bansos memperlihatkan lemahnya penyaringan di tingkat awal. Di sisi lain, warga miskin ekstrem sering kali tak masuk dalam skala prioritas.

​Anggota DPRD Kabupaten Garut Fraksi PDI Perjuangan, Yuda Puja Turnawan, menegaskan bahwa Dinas Sosial sebenarnya memiliki perangkat penjangkauan yang lengkap. Keberadaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) hingga pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) mestinya dioptimalkan untuk menyisir kondisi riil di lapangan.

​”Yang kita khawatirkan, banyak orang yang sebenarnya mampu tetapi mengaku miskin. Ini harus benar-benar diseleksi karena anggaran tersebut berasal dari uang pajak rakyat dan harus sampai kepada masyarakat yang memang membutuhkan,” ujar Yuda.